INDOPOLITIKA – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, menanggapi persoalan rendahnya gaji kepala daerah. Ia mengusulkan agar gaji kepala daerah ditingkatkan guna meminimalkan risiko korupsi.
“Jika gajinya hanya sekitar Rp5,9 juta, meskipun ada tunjangan lain yang sah, jumlah tersebut tetap dirasa belum memadai, baik untuk menghadapi godaan maupun mengatasi berbagai tantangan di lapangan,” ujar Cahya Hardianto Harefa dalam sebuah diskusi media bertajuk “Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari KPK” di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Cahya juga mempertanyakan motivasi seseorang yang tertarik menjadi kepala daerah jika hanya didasarkan pada pendapatan yang relatif kecil. “Kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa masih banyak yang tertarik? Ini patut dipertanyakan,” tambahnya.
Menurutnya, masalah penghasilan kepala daerah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Selama biaya politik masih tinggi, potensi terjadinya korupsi tetap terbuka lebar.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat, terutama dalam hal fasilitas dan sistem penggajian kepala daerah, serta proses pemilihannya. Selama biaya politik tinggi, persoalan ini tidak akan selesai,” jelasnya.
Cahya juga menyebutkan bahwa KPK telah melakukan kajian pencegahan terkait isu ini dan berharap agar rekomendasi yang dihasilkan bisa terus didorong. “Contohnya, usulan pembiayaan partai politik berdasarkan jumlah suara, seperti Rp10 ribu per suara, yang pernah kami dorong sebelumnya,” tutupnya.(Hny)
Sumber: Indopolitika.com
